Penguatan tersebut salah satunya dilakukan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan penanggulangan bencana serta ketenteraman dan ketertiban umum.
Kedua sektor tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan Balikpapan sebagai kota yang menjadi pintu masuk sekaligus salah satu kawasan pendukung aktivitas IKN.
Pertumbuhan aktivitas masyarakat, mobilitas penduduk, serta perkembangan kawasan akibat hadirnya IKN membutuhkan regulasi yang mampu memberikan kepastian dalam penanganan berbagai persoalan di lapangan.
Pembahasan Raperda penanggulangan bencana diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana. Sementara aturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum diharapkan dapat menjadi landasan dalam menjaga kondisi kota tetap aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.
Sebagai daerah penyangga IKN, Balikpapan memiliki posisi strategis dalam mendukung keberlangsungan berbagai aktivitas pemerintahan, ekonomi, maupun mobilitas masyarakat di kawasan sekitar IKN.
Karena itu, kesiapan regulasi menjadi salah satu bagian penting agar perkembangan kota dapat berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.
Melalui pembahasan kedua Raperda tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan Balikpapan saat ini sekaligus mengantisipasi perkembangan kota sebagai bagian dari kawasan strategis IKN.
KOMENTAR (0)